Dandim 0624/Kab Bandung Pimpin Rakor Penanganan Banjir dan Sampah, Bahas Solusi Terpadu DAS Citarum

Kab. Bandung, – Dandim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Kav Samto Betah, S.Hub.Int., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum serta permasalahan sampah yang meliputi wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kegiatan berlangsung di Aula Moch. Toha Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Jalan Soreang – Cipatik,pada Rabu (3/6/2026). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain Anggota DPR RI Komisi IX H. Asep Romi Romaya, S.E., Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna S.Ip., M.Si., Aster Kasdam III/Siliwangi yang diwakili Pabandya Puanter Letkol Inf Agung Subekti, Dansatgas Citarum Harum Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto, S.H., serta para Dansektor Citarum Harum Dansektor 1, 2, 3, dan 9). Turut hadir pula Wakapolresta Bandung AKBP Putu Hendra Binangkari mewakili Kapolresta Bandung, Kabid SDA Erni mewakili Walikota Bandung, Danramil Ciwastra Kapten Inf Dwi Antono mewakili Dandim 0618/Kota Bandung, Korwil BIN Kabupaten Bandung Tedy Gunawan, S.Ikom., serta Pasi Bakti Mayor Inf M. Syafei mewakili Kasiter Korem 062/Tarumanegara. Dalam sambutan pembukaannya, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Kav Samto Betah menegaskan tujuan utama digelarnya rapat ini adalah untuk memetakan akar permasalahan yang terjadi baik di Kabupaten Bandung maupun Kota Bandung. “Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap dapat memahami akar masalah yang sebenarnya ada di lapangan. Lebih dari itu, tujuan kita adalah menemukan solusi konkret dan langkah penanganan yang tepat untuk mengatasi permasalahan banjir dan sampah yang selama ini menjadi perhatian bersama,” ujar Samto Betah. Dalam pemaparannya, Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Citarum Harum. Ia menilai upaya normalisasi sungai yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum sejak tahun 2020 telah memberikan dampak positif dalam pengendalian banjir. Namun, persoalan belum sepenuhnya tuntas. “Kita masih dihadapkan pada masalah sedimentasi sungai yang tinggi. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai kejelasan kewenangan pasca berakhirnya masa tugas Satgas Citarum Harum pada tahun 2025 lalu, terlebih mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kita miliki,” jelas Bupati Dadang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bandung terus menerapkan kolaborasi Pentahelix (kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) dan mengharapkan masukan dari seluruh pihak guna memperkuat penanganan banjir dan sampah. Sementara itu, Dansatgas Citarum Harum Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto melaporkan bahwa program Citarum Harum telah kembali berjalan aktif sejak Maret 2026 dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kolaborasi lintas sektor. Masalah utama yang masih menjadi tantangan meliputi limbah industri, penumpukan sampah, sedimentasi parah, serta keterbatasan alat berat. Belum lagi persoalan keramba jaring apung, pembukaan lahan ilegal, hingga limbah peternakan dan rumah tangga yang masih mencemari aliran sungai. “Diperlukan sinergi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan agar Program Citarum Harum ini dapat mencapai hasil yang maksimal,” tegasnya. Anggota DPR RI Komisi IX H. Asep Romi Romaya mengingatkan bahwa isu lingkungan dan banjir kini sangat cepat menyebar di masyarakat melalui media sosial. Meski perlu diverifikasi, hal ini menjadi bahan introspeksi bersama mengingat Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang paling sering disorot terkait masalah ini. Ia berharap rakor ini melahirkan solusi nyata dan kerja sama yang solid. Sementara dari sisi teknis, Tim Teknis BBWS Citarum menyampaikan cakupan wilayah kerja mereka mulai dari hulu di Gunung Wayang hingga hilir di Muara Gembong. BBWS berkomitmen melakukan pengerukan sedimentasi di titik-titik prioritas seperti Sungai Citepus, Cipamokolan, Cisangkuy, dan Cikapundung untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Dalam sesi diskusi yang dipandu langsung oleh Dandim 0624, berbagai perwakilan daerah menyampaikan kondisi di lapangan. Perwakilan Kota Bandung menyampaikan telah membangun 16 kolam retensi, sumur resapan, dan memiliki program penanaman 10.000 pohon per tahun, serta siap menyumbang bibit pohon untuk wilayah perbatasan. Kadis PUTR Kabupaten Bandung melaporkan penyebab utama banjir di antaranya sedimentasi, tanggul jebol, penyempitan sungai, dan banyaknya jembatan yang menghambat aliran. Titik rawan banjir teridentifikasi di kawasan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Sukabirus, dengan total anggaran penanganan yang telah digelontorkan mencapai Rp65 miliar periode 2021–2026. Merespons berbagai masukan tersebut, Bupati Bandung mengambil keputusan strategis. “Kita sepakat untuk menangani masalah material dan sedimentasi dengan segera membentuk tim Pentahelix tingkat Kabupaten Bandung, diawali dengan tim kecil. Kita akan mengusulkan dukungan alat berat dan kebutuhan bahan bakar ke pihak terkait termasuk Apindo,” tegas Bupati Dadang. Ditegaskan pula, langkah nyata akan dimulai pada tanggal 7 Juni 2026 dengan turun langsung ke lokasi untuk pemetaan (mapping) masalah. Para Danramil dan Babinsa juga diinstruksikan untuk peka dan memahami isu lingkungan di wilayah binaannya. Di akhir rapat, disepakati sejumlah rekomendasi penting: 1. Penanganan sampah yang masuk ke sungai mencapai 1.500 ton per hari, sementara yang mampu diatasi baru 200 ton. Fokus utama adalah pemilahan sampah di tingkat rumah tangga untuk diolah menjadi pupuk atau bahan daur ulang, dengan dukungan konten edukasi ke masyarakat. 2. Mengembangkan ide program “Sampah Bersinar” yang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan hingga rumah tangga. 3. Melibatkan Danramil dan Babinsa untuk berkolaborasi dengan Bank Sampah dalam sosialisasi dan edukasi. 4. Menetapkan satu desa sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah yang baik. 5. Program penanaman pohon jenis keras dimulai dari kawasan hulu sungai untuk menahan erosi. Rakor ini ditutup dengan komitmen bersama antara Kabupaten Bandung, Kota Bandung, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak serentak menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan bebas dari ancaman banjir. (Pen)