Babinsa Sangkanurip Monitor Musdes Penetapan RKPDes dan DU-RKPDes Tahun 2028

Kuningan, - Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan desa yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Babinsa Desa Sangkanurip melaksanakan monitoring kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes) Tahun 2028. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bale Desa Sangkanurip, Desa Sangkanurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Selasa, 13 Oktober 2026. Monitoring yang dilaksanakan Babinsa ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Musdes berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, kehadiran Babinsa juga merupakan bentuk dukungan terhadap sinergi TNI dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Desa Sangkanurip menyampaikan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan musyawarah berlangsung dengan tertib serta mendukung terciptanya suasana yang kondusif. “Melalui kegiatan monitoring ini, kami ingin memastikan pelaksanaan Musdes berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami juga mendukung agar proses perencanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik serta memperhatikan kebutuhan masyarakat” ujar Babinsa. Kepala Desa Sangkanurip juga menegaskan pentingnya kerja sama seluruh unsur masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa agar program yang direncanakan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas. “Kami berharap melalui penetapan RKPDes dan DU-RKPDes Tahun 2028 ini, program pembangunan desa dapat direncanakan secara matang, transparan, dan tepat sasaran. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan demi kemajuan Desa Sangkanurip, ” tutur Kepala Desa. Dengan adanya monitoring dari Babinsa, diharapkan kegiatan Musdes penetapan RKPDes dan DU-RKPDes Tahun 2028 dapat berlangsung dengan lancar serta menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi antara TNI, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa serta pembangunan yang berkelanjutan. (Pen)